Komite III DPD RI Dorong Reformasi Pendidikan demi Kesejahteraan Guru dan Masa Depan Generasi Bangsa

Jakarta, 28 Agustus 2025 – Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, menegaskan komitmen DPD RI untuk terus mengawal reformasi pendidikan nasional, khususnya dalam rekrutmen, penempatan, peningkatan kapasitas, serta kesejahteraan guru di Indonesia. Hal ini disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jejen Musfah (PGRI) dan Retno Listyarti (Pemerhati Pendidikan dan Anak).

Lembaga Otonom untuk Tata Kelola Guru

Dalam pertemuan tersebut, mengemuka pandangan bahwa pengelolaan guru tidak cukup hanya di bawah Kementerian Pendidikan melalui Dirjen GTK. Dibutuhkan lembaga otonom di luar kementerian agar tata kelola rekrutmen, penempatan, dan pengembangan kapasitas guru lebih fokus dan berkesinambungan.

“Guru adalah ujung tombak pendidikan kita. Rekrutmen yang tepat, penempatan yang merata, dan peningkatan kapasitas yang konsisten akan melahirkan generasi bangsa yang unggul. Untuk itu, sudah saatnya kita memikirkan lembaga khusus di luar kementerian agar pengelolaan guru lebih efektif,” ujar Filep Wamafma.

Kesejahteraan Guru Masih Jadi PR

Filep menyoroti bahwa meski UU Guru dan Dosen menjamin kesejahteraan guru, realitas di lapangan masih jauh dari ideal. Banyak guru terpaksa mencari pekerjaan sampingan karena penghasilan tidak mencukupi.

“Kesejahteraan guru adalah kunci efektivitas pembelajaran. Jika guru dapat mengajar dengan tenang tanpa terbebani masalah ekonomi, kualitas pendidikan kita pasti meningkat. Komite III DPD RI mendorong agar hal ini benar-benar diwujudkan,” tegasnya.

Akses Pendidikan dan Revisi UU Sisdiknas

RDPU juga menyoroti keterbatasan jumlah SMA/SMK yang belum mampu menampung seluruh kebutuhan masyarakat. Hal ini mempertegas urgensi revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar lebih sederhana dan terpadu dengan menyatukan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi.

“DPD RI melalui Komite III akan mengawal serius pembahasan RUU Perubahan Sisdiknas sesuai amanat konstitusi Pasal 22D ayat (2) UUD 1945, agar arah pendidikan sejalan dengan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa,” tambah Filep.

Komitmen DPD RI

Komite III DPD RI optimistis bahwa aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan akan menjadi pijakan penting dalam memperjuangkan masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.