BERITACOM – JAKARTA – Dinamika tata kelola energi nasional saat ini tengah berada di persimpangan jalan kritis. Di tengah gejolak fluktuasi harga energi dunia dan kerumitan distribusi batu bara domestik, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dituntut melakukan transformasi fundamental demi menjaga kedaulatan energi sebagai benteng pertahanan nasional. Namun, langkah strategis ini dinilai tidak akan bermakna tanpa landasan kepastian hukum yang kokoh.
Chairman Mubarok Institute, Fadhil As. Mubarok yang akrab disapa Gus Fadhil, menegaskan bahwa efisiensi operasional dan langkah penghematan teknis yang tengah dijalankan PLN tidak boleh dipandang sebelah mata sebagai rutinitas administratif semata. Lebih dari itu, ini adalah perwujudan kedaulatan di tangan rakyat.
“Langkah-langkah tersebut harus dimaknai sebagai instrumen politik ekonomi vital untuk memastikan setiap unit energi yang dihasilkan negara benar-benar menggerakkan produktivitas rakyat, sekaligus secara tegas menutup ruang bagi praktik pemburu rente (rent-seeking behavior) yang mencederai keadilan sosial,” ujar Gus Fadhil dalam pernyataan pers tertulisnya di Jakarta, Minggu (14/6).
Tiga Pilar Penyelamat Energi Nasional
Sebagai akademisi yang mendalami hukum ekonomi, Gus Fadhil merumuskan tiga poin krusial yang harus menjadi agenda bersama dalam menata ulang sektor energi.
Pertama, Kepastian Hukum Tanpa Tebang Pilih Gus Fadhil memperingatkan bahwa regulasi tidak boleh menjadi alat yang rapuh dan mudah dipermainkan oleh kepentingan mafia batu bara maupun oknum politisi. Kedaulatan energi membutuhkan sistem pengawasan yang kebal kompromi terhadap segala bentuk penyelewengan.
Kedua, Hentikan Politisasi Gerakan Mahasiswa Meskipun kritik mahasiswa adalah denyut nadi demokrasi, Gus Fadhil mengendus adanya indikasi aksi demonstrasi di lapangan yang ditunggangi oleh oknum politisi demi agenda pragmatis merongrong kekuasaan. Ia mendesak agar kemurnian fungsi kontrol sosial tidak bergeser menjadi alat sabotase terhadap agenda pembangunan yang pro-rakyat.
Ketiga, Akselerasi Pembersihan Korupsi Beban operasional yang membengkak dan kelangkaan pasokan harus dijadikan momentum emas bagi negara untuk melakukan operasi pembersihan besar-besaran terhadap praktik koruptif yang selama ini menyumbat saluran kesejahteraan masyarakat.
Harmonisasi dengan Visi Besar Asta Cita
Menurut Gus Fadhil, komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto yang mencakup penegakan hukum tanpa pandang bulu dan transformasi taktis-strategis hanya akan berdampak nyata jika setiap regulasi dijalankan secara transparan.
Pemerintah yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menyelaraskan visi besar pimpinan dengan disiplin eksekusi di level birokrasi teknis, termasuk mendorong PLN untuk melahirkan terobosan inovatif yang mandiri.
Menutup keterangannya, Chairman Mubarok Institute ini meyakini bahwa dengan kepemimpinan yang patriotik dan komitmen pada pemerintahan yang bersih, visi Indonesia Terang akan terwujud.
“Energi tidak lagi menjadi beban, melainkan lokomotif utama yang membawa bangsa menuju kejayaan, kemandirian global, dan kemakmuran hakiki yang selaras dengan semangat Asta Cita,” pungkas Gus Fadhil.(*)
Tinggalkan Balasan