DEPOK –BERITACOM – Perjuangan ahli waris untuk mendapatkan kembali hak atas lahan yang disengketakan di Kota Depok kembali menghadapi hambatan. Sidang lanjutan praperadilan perkara Nomor 17 di Pengadilan Negeri (PN) Depok yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (16/11/2026), terpaksa ditunda hingga pekan depan lantaran pihak termohon tidak hadir.
Sidang yang digelar di Ruang Sidang 4 Kartika, PN Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City No. 7, Kalimulya, Cilodong, tersebut sedianya mengagendakan pemeriksaan terkait sah atau tidaknya upaya paksa penyitaan, sekaligus peninjauan terhadap kondisi objek tanah dan bangunan yang menjadi pokok sengketa.
Kuasa hukum pemohon, Eka Wahyu Utomo, S.H., mengatakan terdapat dua persoalan utama yang menjadi perhatian dalam pengajuan praperadilan kedua ini.
Pertama, pihaknya meminta agar pagar yang berdiri di atas lahan milik kliennya, Ida, bersama para ahli waris lainnya, dibongkar. Kedua, tim kuasa hukum mempertanyakan kejelasan perubahan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 442 menjadi SHGB Nomor 726.
Menurut Eka, perubahan nomor sertifikat tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Terlebih, dalam persidangan sebelumnya, pihak termohon disebut hanya melampirkan 35 bukti untuk keperluan pemeriksaan.
“Usulan keputusan dari majelis hakim menyebutkan bahwa sertifikat 726 itu ada, namun seolah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat kejanggalannya. Saat melakukan pemagaran kepada ahli waris, mereka tidak bisa menunjukkan sertifikat tersebut,” ungkap Eka usai persidangan.
Ia menjelaskan, ketidakhadiran pihak termohon menyebabkan agenda persidangan belum dapat dilanjutkan. Majelis hakim kemudian menjadwalkan ulang sidang pada Senin, 23 November 2026.
Eka menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum tersebut hingga tuntas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperjuangkan hak-hak para ahli waris atas tanah yang mereka klaim sebagai hak keluarga.
“Kami akan terus mengawal perkara ini sampai ada kejelasan dan hak-hak para ahli waris mendapatkan perlindungan hukum,” tegasnya.
Sementara itu, dari sisi administrasi persidangan, tim kuasa hukum menyatakan seluruh persyaratan telah dipenuhi. Dokumen yang disiapkan meliputi surat kuasa, berita acara sumpah, hingga kartu tanda pengenal advokat.
Dengan ditundanya sidang tersebut, para ahli waris kini menantikan kelanjutan proses praperadilan pada 23 November 2026, termasuk kesempatan untuk menguji persoalan penyitaan dan kejelasan dokumen kepemilikan lahan yang menjadi pokok sengketa.
(Arie)





Tinggalkan Balasan