Jakarta – Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga kemerdekaan pers melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Ia memastikan setiap persoalan hukum yang melibatkan insan pers akan diselesaikan sesuai mekanisme Dewan Pers, bukan melalui pendekatan represif.

“Selama ini kami berupaya mendindaklanjuti delik hukum pers selalu melalui mekanisme ke Dewan Pers. Dan keputusan Dewan Pers kami tindak lanjuti,” ujar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menerima audiensi Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Kapolri menegaskan, penyelesaian sengketa pemberitaan harus dilakukan secara etik sesuai ketentuan Dewan Pers. Pendekatan hukum pidana, menurutnya, tidak boleh digunakan terhadap karya jurnalistik yang diproduksi sesuai kode etik dan prinsip profesionalisme.

Baca juga  Rano Alfath Tolak Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan di Ujung Kulon

Langkah ini sejalan dengan nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri yang menegaskan bahwa setiap kasus terkait karya jurnalistik harus terlebih dahulu dikaji oleh lembaga etik pers, bukan aparat penegak hukum. “Kami menghormati kerja-kerja jurnalistik yang profesional, karena wartawan adalah mitra strategis Polri dalam menjaga Kamtibmas,” tutur Listyo.

Selain fokus pada aspek hukum, Kapolri juga menaruh perhatian terhadap keselamatan wartawan, terutama mereka yang bertugas di daerah konflik atau wilayah rawan. Polri saat ini tengah mengkaji pemberian penanda khusus bagi jurnalis di lapangan, agar aparat dapat mengenali dan memberikan perlindungan sesuai prosedur.

Baca juga  Habib Umar Alhamid Minta Rakyat Kawal Prabowo hingga 2029

“Kami tengah mengkaji penanda khusus bagi rekan-rekan yang bertugas di wilayah konflik, agar aparat di lapangan dapat memberikan perlindungan sesuai prosedur,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyambut baik rencana pelatihan bersama antara Polri dan PWI sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dan sinergi antarlembaga. Program kolaboratif tersebut mencakup pelatihan jurnalisme hukum, peningkatan kapasitas komunikasi publik, serta Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

“Wartawan dan polisi sejatinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga ketertiban, keadilan, dan kepercayaan publik,” ungkap Kapolri.

Audiensi antara Kapolri dan PWI Pusat itu juga menjadi bagian dari persiapan menuju peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan dipusatkan di Serang, Banten. Polri memastikan siap mendukung penuh pelaksanaan HPN, mulai dari pengamanan kegiatan hingga pelibatan dalam bakti sosial dan kegiatan puncak.

Baca juga  Menteri Nusron Cabut HGU 11 Korporasi, Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

Ketua Umum PWI, Akhmad Munir, menyampaikan apresiasi atas dukungan Polri terhadap kebebasan pers. Ia menegaskan pentingnya konsistensi implementasi nota kesepahaman Dewan Pers–Polri di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dari Bapak Kapolri. Kami menyoroti pentingnya keseragaman implementasi nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri di lapangan, terutama dalam penyelesaian sengketa pemberitaan,” ujar Akhmad Munir.

PWI berharap momentum HPN 2026 menjadi ajang memperkuat soliditas insan pers nasional serta menegaskan komitmen bersama antara Polri dan dunia jurnalistik dalam menegakkan kemerdekaan pers, supremasi hukum, dan demokrasi di Indonesia.

(Redaksi)