BERITACOM – KUPANG — Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menunjukkan sikap tegas terhadap jajaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Dalam rapat evaluasi kinerja, Melki melontarkan ultimatum keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD): pejabat yang gagal mencapai target dan tidak menunjukkan kinerja maksimal siap diganti.
Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT tahun ini dipatok sebesar Rp2,8 triliun. Namun hingga pertengahan tahun, realisasi baru mencapai sekitar 20 persen.
Kondisi tersebut membuat gubernur meminta seluruh perangkat daerah bergerak lebih cepat dan lebih agresif menggali potensi pendapatan.
“Kerja harus maksimal demi NTT sejahtera,” tegas Melki.
Tak sekadar memberi peringatan, gubernur juga menerapkan evaluasi berkala secara mingguan dan bulanan. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penilaian terhadap kinerja pimpinan OPD.
“Kalau tidak perform, siap dicopot dan diganti yang siap bekerja,” tegasnya.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa era birokrasi yang bekerja tanpa target jelas tidak lagi mendapat tempat di bawah kepemimpinan Melki.
Fokus utama pemerintah daerah kini diarahkan pada peningkatan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan di berbagai wilayah NTT.
Di saat yang sama, Pemprov NTT juga menggelontorkan penyertaan modal sebesar Rp75 miliar kepada sejumlah BUMD strategis, yakni Bank NTT, Jamkrida NTT, PT Flobamor, dan KIB Bolok. Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
Kebijakan tegas ini dinilai sebagai upaya membangun budaya kerja berbasis hasil di lingkungan birokrasi NTT. Jabatan bukan lagi sekadar posisi administratif, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan dengan capaian nyata.
Dengan target PAD Rp2,8 triliun yang masih jauh dari harapan, seluruh mata kini tertuju pada para kepala OPD. Mampukah mereka memenuhi target dan mempertahankan kursinya, atau justru menjadi korban pertama evaluasi ketat ala Melki Laka Lena?
Tinggalkan Balasan